Presiden Yoon Suk Yeol menginstruksikan untuk melengkapi celah pada revisi sistem kerja 69 jam seminggu yang mendatangkan kontroversi.

Sekretaris Senior Kantor Kepresidenan untuk Urusan Sosial Ahn Sang-hoon mengatakan bahwa Presiden Yoon meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menetapkan batas maksimal waktu kerja, dan memerintahkan untuk meninjau kembali waktu kerja lebih dari 60 jam seminggu yang dinilai berlebihan. 

Kantor Kepresidenan menjelaskan bahawa pihaknya akan menyediakan langkah pelengkap secara lebih rinci, sambil terus mendengarkan pandangan dari para pekerja generasi MZ dan pekerja yang tidak masuk dalam serikat kerja. 

Partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, mengklaim timbulnya kesalahpahaman mengenai tujuan penting dari revisi sistem kerja kali ini akibat berita palsu dan kurangnya komunikasi. 

Sementara partai oposisi, Partai Demokrat, terus mengkritik Kantor Kepresidenan, pemerintah, dan partai berkuasa, mengatakan bahwa sistem kerja 69 jam seminggu membunuh pekerja dengan jam kerja yang panjang.