Presiden Yoon Suk Yeol mengumunkan normalisasi Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bersama Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Jepang. 

Presiden Yoon dan PM Jepang Fumio Kishida mengadakan jumpa pers bersama pada pukul 18.30 hari Kamis (16/03), usai KTT yang berlangsung selama sekitar satu jam. 

Selain itu, terkait isu ganti rugi bagi korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang oleh pihak ketiga, Presiden Yoon menyebut bahwa keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan, yang memerintahkan ganti rugi dari perusahaan Jepang, berbeda dengan posisi pemerintah saat ini dan Perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang tahun 1965. 

Ditambahkannya, rencana pemerintah Korea Selatan untuk menyediakan kompensaasi melalui pihak ketiga dilakukan untuk mengupayakan dan mengembangkan hubungan yang normal dengan Jepang, dengan mengambil keputusan dengan bijaksana dan konsisten.

Menurut Presiden Yoon, pemerintah Korea Selatan tidak sedang mempertimbangkan kemungkinan pemberian ganti rugi dari perusahaan Jepang.

Dia menjelaskan bahwa hasil KTT kali ini bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk krisis keamanan, melalui normalisasi dan pengembangan hubungan kedua negara.

Ditambahkannya, dengan normalisasi GSOMIA, kedua negar akan berbagi informasi intelijen mengenai peluncuran rudal Korea Utara. 

Sementara itu, PM Kishida mengatakan dia menyambut baik upaya pemerintah Korea Selatan terkait rencana kompensasi kerja paksa di masa penjajahan Jepang, demi mengembangkan hubungan kedua negara yang lebih sehat. 

Dia mengatakan bahwa pemerintah Jepang tetap memegang perspektif sejarah dan Deklarasi Kim Dae-jung dan Obuchi yang dibuat pada Oktober 1998.