Solidaritas Nasional untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan menaiki MRT untuk pertama kalinya dalam dua bulan terakhir sejak menghentikan sementara aksi serupa.

Mereka menuntut dialog dengan Pemerintah Seoul untuk meminta pemenuhan hak individu untuk berpindah, serta hak agar para penyandang disabilitas dapat meninggalkan fasilitas akomodasi penyandang disabilitas.

Kelompok itu menggelar jumpa pers di peron Stasiun City Hall jalur 1 MRT Seoul pada Kamis (23/03) pagi, kemudian sejumlah anggota kelompok tersebut mulai melakukan aksi naik ke MRT.

Namun, mereka gagal naikke MRT akibat dihalangi oleh aparat kepolisian.

Karena aksi itu, pengoperasian MRT jalur 1 mengalami penundaan sekitar 4 menit.

Aksi demonstrasi di Stasiun City Hall dimulai pada pukul 11.00.

Perusahaan Transportasi Seoul dilaporkan sedang mempersiapkan upaya pengamanan keselamatan kecelakaan dengan memasang pagar untuk mencegah para anggota kelompok solidaritas disabilitas untuk menaiki MRT.

Di samping itu, kelompok solidaritas itu memprotes Pemerintah Seoul yang melakukan pemeriksaan terhadap seribu orang penyandang disabilitas yang keluar dari fasilitas akomodasi penyandang disabilitas dan penyesuaian proyek pekerjaan publik sebagai target investigasi.

Menurut kelompok solidaritas tersebut, seribu orang yang diperiksa oleh Pemerintah Seoul tersebut adalah anggota Solidaritas Nasional untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas.

Kelompok solidaritas itu menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan aksi demonstrasi di jalanan selama dua hari satu malam hingga Wali Kota Seoul Oh Se-hoon bersedia berdialog dengan mereka. 

Sementara itu, pihak Pemerintah Seoul membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan proyek subsidi sebagai bagian dari tugas lembaga berwenang dan tidak bertujuan untuk merugikan Solidaritas Nasional untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas.

Terkait keluarnya penyandang disabilitas dari fasilitas akomodasi pemerintah, pihak Pemerintah Seoul mempertanyakan manfaatnya bagi para penyandang disabilitas, namun sebaliknya kelompok solidaritas itu menuntut hak berdasarkan Konvensi PBB mengenai Hak‑Hak Penyandang Disabilitas.