Pengadilan tolak permohonan surat perintah penahanan terhadap seorang pebisnis pria bermarga Kim yang terlibat dalam dugaan kasus proyek pembangunan apartemen Baekhyeon-dong saat Lee Jae-myung, Ketua Partai Demokrat, menjabat sebagai gubernur.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan bahwa setelah memeriksa pengajuan surat perintah penahanan terhadap Kim pada hari Senin (27/03), pihaknya menolak permohonan surat perintah penahanan yang diajukan oleh jaksa penuntut sebagaimana dikatakan bahwa hak perlindungan terhadap Kim harus dijamin, serta bukti yang obyektif telah diamankan melalui penggeledahan, tempat kediaman Kim telah dikonfirmasi, dan lain sebagainya, sehingga pihaknya menilai alasan penahanan terhadap Kim saat ini tidak memadai. 

Bersama dengan mantan Ketua Korea Housing Technology Kim In-seop, dia dituduh menerima 3,5 miliar won dari pengembang sebagai imbalan atas mediasi bisnis.

Selain itu, Kim juga diduga memberikan kesaksian palsu di pengadilan terkait Ketua Partai Demokrat (DP) Korea Lee Jae-myung pada tahun 2019. 

Ketua DP Lee dijatuhi denda 1,5 juta won karena membantu seorang produser KBS yang menyamar sebagai jaksa untuk meliput berita terkait kasus kemudahan penjualan apartemen di Bundang tahun 2002. 

Setelah itu, selama pemilihan Gubernur Gyeonggido, dia mengaku tidak bersalah pada saat itu, tetapi dituduh menerbitkan informasi palsu dan kemudian diadili.

Di pengadilan, Kim hadir sebagai saksi dan mengatakan bahwa pihak korban mencabut pengaduan terhadap produser KBS dan mencoba menyerahkan tanggung jawab kepada Ketua Lee.

Namun, kejaksaan mengklaim bahwa kesaksian tersebut diberikan atas permintaan Ketua Lee. 

Sementara itu, Ketua Lee membantah tuduhan dirinya telah meminta Kim untuk bersaksi palsu.