Adopsi resolusi oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) tentang kondisi hak asasi manusia Korea Utara pada hari Rabu (05/04) memicu kecaman keras atas "dokumen penuh penipuan" oleh negara tersebut. 
 
Han Tae-song, perwakilan tetap Korea Utara untuk kantor PBB di Jenewa, Swiss mengeluarkan kritik tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara pada hari Kamis (06/04). 
 
Han mengatakan bahwa negaranya mengutuk keras dan dengan tegas menolak resolusi PBB sebagai tindakan provokasi dan permusuhan politik yang tidak dapat ditolerir. 
 
Diplomat Korea Utara itu mengatakan bahwa resolusi tersebut adalah dokumen penipuan yang paling dipolitisasi yang melanggengkan kebohongan dan pemalsuan tentang apa yang dia klaim sebagai fenomena yang tidak ada di Utara, seperti penahanan sewenang-wenang, diskriminasi sosial, dan penculikan. 
 
Han menekankan bahwa Korea Utara tidak akan pernah mentolerir tindakan bermusuhan AS dan para pengikutnya yang melanggar kedaulatan dan martabat rezim, sambil mengecam Korea Selatan sebagai "pelayan kolonial" AS karena mensponsori bersama rancangan resolusi tersebut.