Perwakilan nuklir Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang mengumumkan pernyataan bersama di Seoul pada hari Jumat (07/04) yang mendesak negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus memulangkan buruh Korea Utara di luar negeri untuk kembali ke Korea Utara. 

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Geon, Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi membuka pembahasan tatap muka di Seoul pada hari Jumat, dan menekankan di dalam pernyataan bersama bahwa negara anggota PBB harus memulangkan buruh Korea Utara yang memperoleh pendapatan di masing-masing negara ke Korea Utara sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2397 tahun 2017 lalu. 

Mereka mendesak negara anggota PBB untuk tidak memperbarui izin kerja buruh Korea Utara di luar negeri atau tidak mengeluarkan izin baru agar tidak melanggar resolusi DK PBB tersebut. 

DK PBB mengeluarkan resolusi pada tahun 2017 lalu untuk memulangkan para buruh Korea Utara di luar negeri yang mengirimkan uang devisa ke Korea Utara sampai tahun 2019 lalu. Namun hal tersebut tidak dilakukan, karena penutupan perbatasan Korea Utara akibat COVID-19. 

Namun, saat ini ada kecenderungan dimana karantina perbatasan Korea Utara semakin dilonggarkan, sehingga Korea Selatan, AS dan Jepang mulai mendesak Korea Utara untuk proses pemulangan para buruhnya.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa masih banyak buruh Korea Utara tetap berkegiatan ekonomi di luar negeri, dan pendapatan mereka digunakan sebagai dana pengembangan nuklir dan misil Korea Utara. 

Para perwakilan nuklir tersebut menyatakan Korea Utara merampas dana senilai 2 miliar dolar Amerika mulai tahun 2015-2019 melalui aktivitas di dunia maya, sehingga upaya bersama sangatlah penting untuk mencegah perolehan dana ilegal. 

Tiga negara tersebut menekankan kerja sama masalah Hak Asasi Manusia yang terasa sensitif bagi Korea Utara. Mereka menjelaskan di dalam pernyataan bersama bahwa akan melakukan kerja sama untuk memberikan solusi dari penculikan warga Korea Selatan dan Jepang dan masalah tahanan perang yang belum dipulangkan ke masing-masing negara. 

Tiga perwakilan tersebut mengatakan akan meningkatkan kerja sama keamanan menghadapi ancaman Korea Utara, dan juga mendesak Korea Utara untuk kembali bernegosiasi dengan mengatakan jalan dialog masih terbuka. Sementara, AS dan Jepang menyatakan mereka mendukung 'Inisiatif Berani' dari pemerintah Korea Selatan.