Sehubungan dengan penyadapan badan intelijen Amerika Serikat (AS) terhadap pembahasan internal Kantor Kepresidenan Korea Selatan, Partai Demokrat Korea menuntut harus menegaskan kebenarannya dan meminta permintaan maaf terhadap AS. 

Partai Demokrat mengatakan bahwa penyandapan tersebut adalah pelanggaran hak kedaulatan yang tidak bisa dibiarkan dalam hubungan aliansi selama 70 tahun. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat Park Hong-keun mengatakan, bahwa pemerintah Korea Selatan harus mencari kebenaran terkait laporan media AS mengenai pembocoran dokumen intelijen pemerintah AS dan harus menjelaskan semua informasi secara rinci kepada masyarakat Korea Selatan. 

Partai Keadilan juga menuntut permintaan maaf dari pemerintah AS tanpa adanya pertimbangan sentimen AS, serta mengkritik pemerintah Korea Selatan yang tidak memberikan protes apapun atas kejadian tersebut. 

Sementara, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa bersikap hati-hati karena harus lebih dulu menyelidiki apakah penyadapan itu benar atau tidak. Walaupun ada banyak protes dari partai oposisi, Partai Kekuatan Rakyat menekankan akan melakukan investigasi lebih dulu dan kemudian akan bertindak sesuai yang dibutuhkan.