Buku Putih Unifikasi yang diterbitkan oleh pemerintahaan Yoon Suk Yeol untuk pertama kali dalam pemerintahaan Yoon Suk Yeol menegaskan secara resmi bahwa tanggung jawab atas terputusnya hubungan dua Korea dan ketidakstabilan di Semenanjung Korea diakibatkan ancaman nuklir dan provokasi militer Korea Utara. 

Buku Putih Unifikasi tersebut menekankan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan menampilkan istilah pertama yang tidak pernah digunakan oleh pemerintahaan Moon Jae-in seperti 'denuklirisasi Korea Utara', 'hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara'.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menerbitkan Buku Putih Unifikasi 2023 yang berjumlah 290 halaman pada hari Jumat(14/04). 

Menteri Unifikasi Kwon Yong-seh mengatakan masalah nuklir Korea Utara adalah penyebab utama dalam memperburuk kondisi di Semenanjung Korea. 

Pernyataan tersebut ditafsirkan sebagai penegasan tanggung jawab atas terputusnya hubungan dua Korea disebabkan karena pengembangan nuklir dan provokasi militer korea Utara. 

Dalam Buku Putih tersebut disebutkan akan diambil langkah keras atas provokasi Korea Utara melalui penggunaan istilah keras. 

Selailn itu, istilah 'denuklirisasi Korea Utara' diresmikan dengan menggantikan 'denuklirisasi di Semenanjung Korea' yang digunakan sampai tahun lalu. 

Denuklirisasi Semenanjung Korea muncul di dalam pernyataan bersama denuklirisasi Semenanjung Korea yang disepakati dua Korea pada tahun 1992 lalu, dan pemerintahaan Moon Jae-in menggunakan istilah tersebut secara resmi. 

Namun 'denuklirisasi Korea Utara' ditafsirkan menekankan subyek yang menyerah nuklir adalah Korea Utara. 

Menurut Buku Putih Unifikasi, tugas utama dalam kebijakan unifikasi atau terhadap Korea Utara setelah pemeirntahaan Yoon Suk Yeol berubah menjadi denuklirisasi Korea Utara, normalisasi hubungan dua Korea, peningkatan HAM Korea Utara, persiapan masa depan yang menyatu, dll. 

Buku Putih Unifikasi tahun ini mencantumkan sistem mendukung penghidupan pembelot Korea Utara ke Korea Selatan, pendidikan unifikasi, persiapan unifikasi, dll. 

Menteri Kwon mengatakan bahwa pemerintah akan membuka masa depan Korea yang menyatu berdasarkan kinerja kebijakan tahun lalu sambil menghadapi provokasi Korea Utara secara tegas.