Pemerintah Korea Selatan membatasi klaim Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui mengenai status negara pemilik nuklir. 

Wakil Juru Bicara Kementerian Unifikasi Lee Hyo-jeong mendesak Korea Utara pada hari Jumat (21/4) agar menghentikan klaim yang tidak masuk akal dan ancaman, serta mendengarkan keprihatinan mendalam dari dunia internasional atas provokasi nuklir dan misil. 

Ditambahkan pula, pengembangan misil dan nuklir Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, serta Korea Utara akan lebih terisolasi tanpa mendapatkan apapun melalui pengembangan misil dan nuklir. 

Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe menyatakan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik nuklir adalah yang terakhir dan tidak berubah. 

Sementara, Wakil Jubir Lee juga mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukuman yang lebih jelas mengenai penggunaan Kompleks Industri Kaesong Korea Utara secara sembarangan. 

Ditambahkan pula, pemerintah Korea Selatan akan meminta tanggung jawab atas tindakan Korea Utara yang melanggar hak kekayaan perusahaan Korea Selatan walaupun memakan banyak waktu sambil menunggu permintaan kompensasi yang dibutuhkan. 

Belakangan ini, pemerintah Korea Selatan menemukan adanya pergerakan Korea Utara yang memanfaatkan fasilitas di Kompleks Inidustri Kaesong tanpa izin dan melakukan aksi penarikan investasi terhadap perusahaan China.