Kementerian Unifikasi Korea Selatan kini tengah meninjau secara komperhensif berbagai langkah untuk meminta tanggung jawab Korea Utara atas penggunaan aset milik Korea Selatan di Kompleks Industri Gabungan di Gaesong, Korea Utara tanpa izin, termasuk penerapan tanggapan hukum. 

Namun juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel Koo Byoung-sam menambahkan dalam pengarahan pers pada hari Senin (24/04), bahwa belum dapat memberikan keterangan secara rinci terkait langkah tersebut. 

Mengenai efektivitas tanggapan hukum, jubir Koo mengharapkan agar Korea Utara pun dapat memahami definisi dari tidak menaati dasar-dasar perdagangan atau kerja sama luar negeri yang paling mendasar.

Diakui, tindakan hukum terhadap Pyongyang memiliki keterbatasan untuk menerapkannya. Namun demikian, dengan mempublikasikan secara luas pengabaian Korea Utara terhadap dasar-dasar investasi internasional, upaya itu dapat berdampak negatif pada penarikan investasi asing bagi Korea Utara, yang juga dapat memberikan tekanan pada negara itu. 

Pemerintah Korea Selatan menganggap Korea Utara terus mengoperasikan sekitar 20 pabrik dalam Kompleks Industri Gabungan antar-Korea di Gaesong tanpa izin.