Pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menurunkan beban pengelolaan dalam pelaksanaan UU Semikonduktor AS dan proses pembahasan ekspor semikonduktor ke China.
Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan membuka 'Dialog industri rantai pasokan antara Korea Selatan dan AS pertama' bersama dengan Kementerian Perdagangan AS di Washington DC, pada hari Kamis (27/04) waktu setempat. Serta membahas UU Semikonduktor AS dan UU Pengurangan Inflasi (IRA).
Pertemuan tersebut menghadirkan Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Lee Chang-yang, Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, para pejabat tingkat kerja dari dua negara, dan pihak yang berkaitan lainnya.
Sebagai hasilnya, dua negara menyepakati untuk menurunkan beban pengelolaan perusahaan dalam proses negosiasi persyaratan permintaan subsidi UU Semikonduktor dan penerapan pengaman.
Selain itu, dua pihak juga akan memperkecil kesulitan rantai pasokan semikonduktor dunia, terkait proses pembatasan ekspor semikonduktor ke China.
Untuk memperkuat kerja sama industri semikonduktor dua negara, forum kerja sama semikonduktor antara pihak swasta dan pemerintah dibentuk. Serta melaksanakan litbang, pemeriksaan teknologi, pertukaran tenaga kerja, dan lainnya di tiga bidang teknologi tercanggih. Hal tersebut meliputi semikonduktor generasi mendatang, pengemasan tercanggih, hingga bahan baku-suku cadang-peralatan.
Pada bulan Oktober tahun lalu ketika Kementerian Perdagangan AS membatasi ekspor peralatan semikonduktor ke China, pihaknya mengeluarkan keputusan agar Samsung Electronics dan SK Hynix bisa mengekspor peralatan semikondutkor selama 1 tahun untuk sementara waktu.
Namun, kali ini Menteri Lee meminta kepada AS agar perusahaan Korea Selatan bisa mengeloa peralatan produksi semikonduktor di China dalam jangka menengah dan panjang, bukan periode sementara.
Sehubungan dengan IRA, Menteri Lee meminta kepada AS untuk cepat menetapkan langkah pengaman terhadap bahan baku baterai dan pertambangan utama yang diterapka IRA mulai tahun 2024 dan 2025 mendatang, agar jaringan pasokan tidak mengalami kekacauan.
Menteri Lee juga meminta kepada AS untuk melakukan upaya secara aktif agar bisa memecahkan isu perusahaan Korea Selatan terkait pasal 232 UU Ekspansi Perdagangan.