Para perawat di Korea Selatan akan melakukan aksi bersama sebagai bentuk protes terhadap veto Presiden Yoon Suk Yeol atas Undang-Undang Keperawatan yang kontroversial.

Pada konferensi pers pada hari Rabu (17/05), Presiden Asosiasi Perawat Korea Kim Young-kyung mengatakan, bahwa kelompok ini akan melakukan aksi mogok kerja yang akan mencakup penolakan terhadap perintah dokter untuk melakukan perawatan ilegal.

Kelompok ini akan membentuk sebuah pusat panggilan untuk menerima laporan tentang praktik pengobatan ilegal dan mengoperasikan tim inspeksi di tempat, untuk memantau fasilitas medis dalam pelaksanaan penulisan resep, operasi bedah, pengambilan darah, dan sonogram.

Ketua asosiasi mengatakan bahwa, kelompok tersebut akan menyerahkan lisensi perawat secara nasional kepada Kementerian Kesehatan selama satu bulan mulai hari Rabu, dan akan meminta Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri untuk mundur dari jabatannya atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Para perawat berencana untuk mengadakan demonstrasi di lapangan Gwanghwamun Seoul pada hari Jumat (19/05) mendatang, untuk memprotes pemerintah karena menolak undang-undang tersebut dan menyerukan pemberantasan korupsi politik.

Para pendukung undang-undang tersebut mengatakan bahwa, UU Keperawatan dapat meningkatkan kondisi kerja dengan menentukan peran dan tugas perawat untuk mencegah kerja yang berlebihan.

Sementara di sisi lain, para pengkritik berpendapat bahwa undang-undang tersebut memberi wewenang kepada perawat untuk mencampuri tugas dokter dan berpotensi memberikan dasar hukum bagi perawat untuk membuka klinik mereka sendiri.