Senat Amerika Serikat (AS) menjalankan Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk Julie Turner yang ditunjuk sebagai utusan khusus AS untuk hak asasi manusia (HAM) Korea Utara pada bulan Januari lalu.

Turner mengatakan dirinya akan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di Korea Utara dan menggelar diskusi secara aktif tentang HAM Korea Utara di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Direktur Urusan Demokrasi dan HAM Asia Timur Departemen Luar Negeri itu menjelaskan bahwa, pandemi COVID-19 mengakibatkan pengetatan kontrol internal Korea Utara hingga memperburuk krisis HAM di negara komunis itu.

Menurut Turner, siswa dan siswi dikirim ke mobilisasi massa dan kebijakan distribusi pangan mendukung militer, sehingga jutaan warga Korea Utara menderita krisis pangan.

Ia menambahkan, pelanggaran HAM oleh rezim Korea Utara berkaitan erat dengan program persenjataan yang didanai melalui eksploitasi dan penyalahgunaan rakyatnya.

Turner juga mengatakan dirinya akan meminta kepada Korea Utara agar menjaminkan sejumlah koperasi bantuan dan pertolongan internasional  sebagai bentuk bantuan terhadap Korea Utara dengan cara yang lebih mandiri.

Turner ditunjuk untuk jabatan utusan khusus AS, dalam hak asasi manusia Korea Utara di Kementerian Luar Negeri setelah 6 tahun kemudian sejak Robert King mengundurkan dari jabatan itu.

Turner yang mengakui dirinya anak adopsi dari Korea Selatan telah mempunyai keahlian di bidang HAM selama 20 tahun bekerja di Kementerian Luar Negeri AS.