Presiden Yoon Suk Yeol dan Kanselir Jerman Olaf Scholz mengadakan pertemuan di Seoul pada hari Minggu (21/05), untuk mendiskusikan upaya dalam meningkatkan keamanan dan kerja sama ekonomi.

Pertemuan tersebut diadakan saat Scholz mengunjungi Korea Selatan setelah mengambil bagian dalam gelaran KTT Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima, Jepang.

Yoon mengatakan bahwa, kunjungan Scholz menjadi lebih penting karena tahun ini menandai peringatan 140 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jerman. Serta peringatan 60 tahun pengiriman tenaga kerja Korea ke Jerman.

Yoon juga mengatakan bahwa, Korea Selatan dan Jerman telah tumbuh sebagai mitra yang saling mempercayai dan bekerja sama di berbagai bidang dengan sejarah pertukaran yang panjang.

Yoon menambahkan, Korea Selatan dan Jerman telah mencapai perkembangan ekonomi yang luar biasa meskipun mengalami penderitaan akibat perang dan perpecahan.

Ia mengatakan sangat penting untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan negara yang menjunjung tinggi kebebasan sebagai nilai universal dalam menghadapi berbagai krisis global yang dibarengi dengan perang. Termasuk ketidakpastian keamanan energi dan rantai pasokan global, serta tantangan otoriter yang menentang demokrasi.

Yoon kemudian menyampaikan harapannya agar Korea Selatan dan Jerman dapat semakin memperluas kerja sama timbal balik dan berorientasi pada masa depan. Serta dapat meningkatkan solidaritas demi perdamaian dan kemakmuran di kawasan Eropa dan Asia.

Menanggapi hal tersebut, Scholz mengatakan bahwa Jerman sangat terkesan dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya yakin kedua negara akan secara aktif memajukan hubungan.

Kanselir Jerman juga mengatakan bahwa, dirinya secara pribadi menyaksikan seperti apa situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan ketika ia mengunjungi Zona Demiliterisasi pada hari itu. Dia mengatakan bahwa dirinya yakin kedua negara harus memajukan hubungan yang lebih erat mengingat pengalaman mereka dalam hal negara yang terpecah.