Pemerintah dan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, kini tengah mempercepat pelaksanaan reformasi aturan tentang aksi demonstrasi dan protes.

Hal itu dilakukan karena adanya aksi unjuk rasa dengan waktu yang panjang oleh serikat pekerja sektor konstruksi di bawah Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU). Presiden Yoon Suk Yeol menegaskan bahwa tidak dapat menerima tindakan ilegal dari serikat buruh. Disebutkan pula bahwa hak atas kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi yang dilandasi pada konstitusional, tidak dapat membenarkan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar dan ketertiban umum orang lain.
 
Untuk itu pemerintah dan PPP telah menyetujui untuk menanggapi hal serupa dengan serius, termasuk melakukan pembatasan aksi unjuk rasa dan protes yang bisa mengancam ketertiban umum serta hukum.
 
Demikian pemerintah dan partai berkuasa juga akan mempertimbangkan untuk menolak izin pelaksanaan aksi unjuk rasa atau protes oleh kelompok yang sebelumnya pernah melanggar hukum. Selanjutnya peraturan tentang pembatasan aksi unjuk rasa dan protes di jam sibuk dan berpotensi mengganggu keamanan juga akan ditinjau.
 
Ketua Fraksi PPP Yoon Jae-ok mengatakan akan mempertimbangkan untuk tidak mengizinkan aksi demonstrasi yang secara jelas menebar ancaman terhadap kepentingan dan keselamatan orang lain, serta ketertiban umum secara menyeluruh. 
 
Lebih lanjut dia menghimbau perlu adanya pemberlakuan peraturan baru yang membatasi aksi demonstrasi yang turun di jalanan utama selama jam sibuk, serta demonstrasi untuk waktu yang panjang.
 
Menanggapi hal itu, Ketua Partai Oposisi Utama, Partai Demokrat Lee Jae-myung menyampaikan protesnya. Bahwa rencana semacam itu dikatakan secara jelas melanggar semangat konstitusi. Bahkan setiap upaya untuk membatasi kebebasan berkumpul merupakan serangan dan pelanggaran terhadap demokrasi.