Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Senin (12/06) memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk mendorong pengungkapan identitas pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan secara lebih luas kepada publik.

Menurut Kim Eun-hye, Sekretaris Senior Kepresidenan untuk Hubungan Masyarakat, Yoon memberikan arahan tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pembantunya.

Presiden diduga telah memberikan perintah tersebut karena kontroversi yang muncul terkait identifikasi publik terhadap seorang pria berusia 30-an yang didakwa melakukan kekerasan fisik dan percobaan kekerasan seksual terhadap seorang wanita berusia 20-an di kota tenggara Busan pada bulan Mei lalu.

Meskipun polisi maupun jaksa penuntut tidak membuat keputusan untuk merilis identitas pelaku selama investigasi, sebuah saluran YouTube mempublikasikan informasi tersebut, yang memicu perdebatan sengit mengenai tindakan main hakim sendiri.

Pengadilan Tinggi Busan akan membuat keputusan atas banding untuk hukuman penjara 12 tahun pada hari Senin, di mana perilisan identitasnya secara online juga dapat diperintahkan.