Kantor Kepresidenan Korea Selatan menggelar diskusi kehadiran masyarakat ke-3 yang membahas mengenai 'Penguatan sanksi dan persyaratan terkait demonstrasi' mulai tanggal 13 Juni hingga 3 Juli mendatang.

Menurutnya, konstitusi menjamin kebebasan demonstrasi sebagai hak dasar masyarakat, dan kebebasan demonstrasi terus membesar. Namun, ketidaknyamanan yang dialami masyarakat sebagai dampaknya juga semakin membesar. Sehingga ada pandangan untuk mencari titik temu sebagai solusi atas hal itu.

Ditambahkan pula, pada tahun 2009 lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa larangan demonstrasi di luar gedung sebelum matahari terbit atau terbenam tidak sesuai dengan konstitusi. Karena membatasi kehadiran mahasiswa atau kalangan pekerja pada siang hari atau musim dingin dimana waktu siang tidak berlangsung lama. Namun, rancangan legislatif tidak tercapai hingga saat ini di Majelis Nasional Korea Selatan. 

Kantor Kepresidenan menyatakan bahwa masyarakat mengusulkan penguatan standar untuk membatasi demonstrasi dan sorak-sorai, demonstrasi yang menguasai jalan atau kendaraan umum pada waktu masuk dan pulang kantor, demonstrasi yang digelar pada subuh atau malam hari, bersama penguatan sanksi atau hukuman terhadap demonstrasi ilegal, dan hal lainnya yang berkaitan. 

Dijelaskan bahwa konstitusi menjamin hak dasar masyarakat terkait kenyamanan di dalam kehidupan pribadi, hak kesehatan, dan lain-lain bersama kebebasan menggelar demonstrasi. Namun UU yang berlaku saat ini cenderung lebih berpihak pada kebebasan pergelaran demonstrasi, sehingga dinilai tidak seimbang. 

Selain itu, juga ada pandangan lain bahwa konstitusi telah melindungi kebebasan pergelaran demonstrasi secara lebih kuat daripada hak dasar lainnya, sehingga sejumlah demonstrasi yang ilegal harus diselesaikan melalui pemberlakuan hukum atau perbaikan budaya pergelaran demonstrasi.