Pemerintah membentuk 'komando operasi drone' dalam militer Korea Selatan untuk menghadapi provokasi drone Korea Utara, dan undang-undang terkait diloloskan pada sidang kabinet di hari Selasa (20/06). 

Perdana Menteri Han Duck-soo menyatakan di dalam sidang kabinet ke-25 pada hari Selasa bahwa pada akhir tahun lalu, Korea Utara telah melanggar wilayah udara Korea Selatan dengan menggunakan drone. 

Untuk menangani provokasi serupa secara lebih efektif dan kuat, pemerintah Korea Selatan membentuk komando operasi drone militer baru, dan UU terkait akan diloloskan pada sidang kabinet hari ini.

PM Han meminta segala hal yang dibutuhkan kepada Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan agar komando operasi drone bisa menjalankan operasinya dengan lebih sempurna. 

Ditambahkan pula, Korea Utara tidak menghentikan provokasi yang mengganggu perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea, sehingga pemerintah tetap akan mempertahankan postur untuk menaklukkan provokasi apapun dari Korea Utara. 

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan legislasi perintah presiden untuk membentuk komando operasi drone pada bulan April lalu. 

Menurutnya, komando yang berada di bawah naungan Menteri Pertahanan tersebut akan menjalankan berbagai misi, seperti pengawasan dan pengintaian drone, serta peperangan elektronik.

Sejalan dengan lolosnya perintah presiden untuk pembentukan komando operasi drone, komando tersebut akan dibentuk secara resmi pada bulan September mendatang.