Ketua Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, Kim Gi-hyeon berpidato di depan badan negosiasi partai berkuasa dan oposisi untuk pertama kali. 

Dalam pidatonya. dirinya menyatakan bahwa akan mencabut sistem yang sudah usang dan membuka era pertumbuhan baru bagi Korea Selatan. 

Ketua Kim mengusulkan tiga saran untuk perubahan di bidang politik, yaitu penurunan jumlah anggota Majelis Nasional Korea sebesar 10%, penerapan sistem 'jika tidak kerja, maka tidak ada upah', dan pencabutan hak kekebalan hukum.

Dia membatasi permintaan alokasi anggaran belanja negara tambahan dari partai oposisi dengan mengkritik langkah pemerintahan sebelumnya yang menambahkan utang negara 400 triliun akibat alokasi anggaran belanja negara tambahan. 

Kim menyatakan akan memulihkan ketertiban hukum untuk keadilan dan menormalkan bidang publik. 

Sehubungan dengan kebijakan diplomasi pemerintahan Yoon Suk Yeol, dia menilainya sebagai strategi diplomasi yang diambil untuk masa depan negara dan kepentingan masyarakat. 

Dia menekankan perlunya penegakan hubungan diplomasi berdasarkan prinsip yang saling menghormati, serta mengatakan akan membatasi hak suara dari warga Cina yang tinggal di Korea Selatan hingga manfaat asuransi kesehatan yang disalahgunakan oleh warga asing. 

Sementara itu, Partai Demokrat Korea mengkritik pidato Kim tersebut karena tidak menemukan tekad kerja sama dengan partai oposisi atau tanggung jawab dalam urusan kenegaraan.