Sehubungan dengan adanya kontroversi terkait tingkat kesulitan dari soal-soal Tes Potensi Skolastik (TPS) Nasional, pemerintah mendapatkan laporan mengenai dugaan tindak korupsi lembaga pendidikan swasta pada hari Kamis (22/06).

Wakil Menteri Pendidikan Jang Sang-yun menyatakan, bahwa sirkulasi buruk yang menambah beban orang tua terhadap pendidikan swasta dan menghancurkan pendidikan umum harus dihentikan. Sehingga pemerintah tidak akan membiarkan lembaga pendidikan swasta yang melakukan penyimpangan dan ketidakadilan. 

Untuk itu pemerintah membuka layanan pusat laporan korupsi dan penyimpangan atau ketidakadilan lembaga pendidikan, selama dua pekan mulai tanggal 22 Juni hingga 6 Juli mendatang. 

Dikatakan bagi siapa pun yang mengalami kerugian akibat ketidakadilan dari lembaga pendidikan, dapat melaporkannya ke pusat layanan tersebut. 

Apabila laporan diterima melalui beranda Kementerian Pendidikan, pihaknya akan mengambil langkah lanjutan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Komisi Perdagangan Adil, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya.