Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa Kementerian Unifikasi tidak boleh beroperasi sebagai layanan pendukung untuk Korea Utara.
 
Juru Bicara Kepresidenan Kim Eun-hye mengatakan pada hari Minggu (02/07) bahwa Yoon menyampaikan pernyataan tersebut kepada para pembantunya terkait pencalonan dirinya sebagai Menteri Unifikasi dan Wakil Menteri yang baru minggu lalu.
 
Presiden Yoon dilaporkan mengatakan bahwa Kementerian Unifikasi telah bertindak seperti organisasi pendukung pro-Korea Utara, namun hal tersebut harus diakhiri, dan menambahkan bahwa sekarang adalah waktu bagi kementerian untuk berubah.
 
Yoon mengatakan bahwa kementerian tersebut harus menjalankan tugasnya sesuai dengan semangat Konstitusi, dengan fokus pada unifikasi berdasarkan demokrasi liberal, sementara juga menekankan bahwa negara harus mengejar unifikasi yang meningkatkan kehidupan penduduk kedua Korea.
 
Kamis (27/06) lalu, Yoon mencalonkan Kim Young-ho, seorang profesor diplomasi politik di Universitas Wanita Sungshin dan mantan duta besar hak asasi manusia, sebagai Menteri Unifikasi yang baru. Kim telah menyerukan untuk menangani masalah hak asasi manusia Korea Utara.