Partai berkuasa dan oposisi Korea Selatan menyampaikan posisi yang bertentangan setelah presiden Yoon Suk Yeol mengimbau sudah saatnya Kementerian Unifikasi Korea Selatan tidak lagi berfungsi sebagai layanan pembantuan Korea Utara.

Dalam pengarahan tertulis pada hari Minggu (02/07), Juru Bicara partai oposisi utama Partai Demokrat Korea Kim Han-kyu mengungkapkan kegelisahannya karena pernyataan presiden Yoon seperti menolak upaya rekonsiliasi dan kerja sama antarKorea, yang terus diupayakan oleh pemerintah Korea Selatan hingga saat ini. 

Selanjutnya dia sangat menyesalkan bahwa presiden Yoon tampaknya berniat untuk membalikkan kesepakatan antarKorea yang sudah sulit dicapai dengan menelan biaya sosial yang besar.  

Ditambahkan pula bahwa berdasarkan undang-undang saat ini, disebutkan Kementerian Unifikasi bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan mengenai unifikasi, dialog, pertukaran dan kerja sama antara kedua Korea serta urusan terkait unifikasi lainnya. 

Jubir Kim juga mengkritik bahwa upaya Yoon tersebut dinilai berniat agar Kementerian Unifikasi akan menjadi badan intelijen kedua atau lembaga propaganda anti Korea Utara.

Menanggapi hal tersebut, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengatakan bahwa presiden Yoon benar-benar meminta Kementerian itu untuk memainkan peranan yang substansial dan praktis demi terwujudnya unifikasi Korea. 

Jubir Partai Kekuatan Rakyat Kim Ye-ryeong melanjutkan bahwa presiden Yoon menegaskan perlunya untuk merevisi sepenuhnya kebijakan terhadap Korea Utara yang dilakukan di bawah pemerintahan sebelumnya.

Yoon juga memerintahkan untuk mendefinisikan kembali peran Kementerian Unifikasi yang sebenarnya sejalan dengan lingkungan keamanan baru.