Menjelang laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengenai pembuangan air terkontaminasi PLTN Fukushima yang akan segera dirilis, perdebatan antara partai berkuasa dan oposisi Korea Selatan semakin sengit dan memanas. 

Partai Kekuatan Rakyat mengkritik partai oposisi utama Partai Demokrat yang terjun ke jalan-jalan yang mengecam rencana Jepang untuk pembuangan air terkontaminasi ke laut dinilai sebagai perjuangan politik.  

Partai Demokrat sangat khawatir atas keadilan dan independensi laporan IAEA, dengan mengutip adanya potensi besar bahwa laporan itu akan menjadi laporan politik yang disesuaikan dengan niat Jepang, bukanlah laporan yang objektif dan ilmiah.

Partai oposisi itu meminta penjelasan dari pemerintah Seoul terhadap apakah monitor radiasi air laut di perairan Korea Selatan berfungsi dengan baik, dan apakah tanggapan krisis telah disiapkan untuk pembuangan air yang terkontaminasi. 

Dalam situasi serupa, Komite Penanggulangan Masyarakat Bipartisan tentang Air Terkontaminasi PLTN Fukushima telah diluncurkan, dengan kehadiran sekitar 100 tokoh politik dari partai berkuasa dan oposisi. 

Para anggota komite mendesak Jepang untuk segera menghentikan rencana pembuangan air terkontaminasi, dengan mewakili 85% masyarakat Korea Selatan yang menentang rencana pembuangan air terkontaminasi zat radioaktif itu ke laut.