Dewan Keamanan (DK) PBB kembali gagal dalam mengambil tindakan atas peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru Korea Utara. 

Sesi terbuka DK PBB yang diadakan untuk membahas masalah itu pada hari Kamis (13/07) atas permintaan Amerika Serikat (AS), Inggris dan Jepang dihadiri oleh Korea Selatan dan Korea Utara dalam kapasitasnya sebagai pihak yang berkepentingan.

Korea Utara mengajukan permintaan yang jarang terjadi untuk berbicara dalam pertemuan tersebut, pertama kalinya negara itu menghadiri dan berpidato di hadapan Dewan sejak Desember 2017.

Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song membela peluncuran ICBM baru sebagai pelaksanaan hak berdaulat untuk menghalangi aksi militer berbahaya oleh pasukan musuh dan untuk menjaga perdamaian regional.

Kim mengklaim bahwa latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS meningkatkan risiko perang nuklir di Semenanjung Korea, dan menambahkan bahwa AS harus bertanggung jawab penuh atas ketegangan yang terjadi di semenanjung tersebut.

Para duta besar dari negara-negara Barat, termasuk AS, Jepang dan Prancis, mengutuk peluncuran ICBM Korea Utara baru-baru ini dengan sangat keras, dan menyerukan agar Dewan Keamanan segera memberikan tanggapan resmi.

Namun, sidang itu gagal menghasilkan resolusi atau hasil nyata terhadap provokasi Korea Utara baru-baru ini karena oposisi dari Cina dan Rusia yang menyuarakan penolakan terhadap tindakan lebih lanjut oleh Dewan Keamanan.

Kedua anggota tetap DK PBB itu mengatakan bahwa peluncuran rudal Korut merupakan respons yang wajar terhadap latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS.