Pemerintah Korea Selatan memprotes keras atas terulangnya kembali klaim Jepang terhadap pulau Dokdo di dalam Buku Putih Jepang tahun ini, dan mendesak untuk segera menariknya. 

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Direktur Urusan Asia dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Seo Min-jung memanggil pelaksana tugas Konsul Jenderal Jepang untuk Korea Selatan untuk menyampaikan protes. 

Kementerian tersebut mendesak Jepang untuk menarik klaim kedaulatan terhadap pulau Dokdo karena Dokdo merupakan teritorial tersendiri Korea Selatan dari segi sejarah, geografis, dan hukum internasional.

Ditambahkan pula, pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa klaim Jepang yang tidak adil tersebut tidak akan berpengaruh apapun pada kedaulatan Korea Selatan, serta akan mengambil langkah tegas atas provokasi Jepang terhadap pulau Dokdo. 

Pemerintah menilai klaim Jepang terhadap Dokdo tidak akan bermanfaat dalam membentuk hubungan bilateral antara kedua negara di masa depan. 

Diketahui, pemerintah Jepang mengadopsi Buku Putih Pertahanan tahun 2023 di dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fumio Kishida.

Di dalam Buku Putih tahun ini, Jepang terus mengeluarkan klaim yang tidak adil terhadap pulau Dokdo selama 19 tahun berturut-turut, bahwa masalah teritorial terkait sengketa teritorial atas kepulauan Kuril dan Takeshima masih belum dituntaskan.