Dalam pertemuan negara anggota Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT), pemerintah Korea Selatan mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan segala jenis provokasi. 

Duta Besar Korea Selatan untuk Austria, Ham Sang-wook mengatakan hal tersebut di dalam rapat pertama komite persiapan untuk Konferensi Peninjauan NPT ke-11 yang digelar di Austria pada hari Senin (31/07) waktu setempat, sambil meminta balasan atas 'inisiatif berani' pemerintah Korea Selatan kepada Korea Utara. 

Dubes Ham mengkritik bahwa Korea Utara adalah satu-satunya negara yang menyalahgunakan sistem NPT dan mengembangkan senjata nuklir secara terbuka. 

Dia menekankan bahwa Korea Utara telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB dan terus melakukan provokasi dengan mengembangkan kemampuan misil dan nuklir. 

Menurut Dubes Ham, provokasi Korea Utara langsung mengancam keamanan dan perdamaian dunia internasional, dan juga melanggar kepercayaan terhadap sistem non-proliferasi nuklir di dunia termasuk NPT. 

NPT diadopsi di PBB pada tahun 1968 lalu untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, dan negara anggota NPT membuka Konferensi Peninjauan NPT sekali lima tahun, untuk memeriksa pelaksanaannya terkait pelucutan senjata nuklir, non-proliferasi nuklir, penggunaan tenaga atom secara damai, dan lain sebagainya.

Negara anggota NPT mencapai 191 negara termasuk Korea Utara, dimana statusnya masih menimbulkan kontroversi karena Korea Utara menyatakan pelepasan dari NPT tahun 1993 lalu. 

Sementara itu, rapat pertama komite persiapan hari Senin digelar untuk persiapan Konferensi Peninjauan NPT ke-11 yang dijadwalkan akan digelar pada tahun 2026 mendatang.