Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikonfirmasi telah menyampaikan keprihatinan yang besar atas undangan pemerintah Seoul terhadap Duta Besar Myanmar untuk Korea Selatan dalam acara promosi senjata dalam negeri.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah mengirimkan suratnya kepada pemerintah Korea Selatan atas nama pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Thomas Andrews pada 5 Juni lalu. 

Dalam surat itu, pelapor Andrew menyebut acara promosi senjata buatan Korea Selatan yang digelar oleh pemerintah Seoul mengundang sejumlah diplomat asing yang ada di Korsel pada tanggal 2 Mei lalu, termasuk Duta Besar Myanmar. Dirinya sangat prihatin dengan laporan bahwa Duta Besar Myanmar menghadiri acara tersebut atas undangan pemerintah Korea Selatan dan bahkan berfoto di atas tangki K2.

Selanjutnya, Andrew mengungkapkan bahwa kehadirannya di acara tersebut membenarkan rezim militer Myanmar yang ilegal dan brutal. Dia juga menunjukkan bahwa kebijakan Seoul mengenai pasokan senjata ke militer Myanmar menimbulkan kecurigaan. 

Yang menjadi masalah adalah pemerintah Korea Selatan telah menghentikan sepenuhnya kerja sama dalam pertukaran bidang pertahanan dengan Myanmar setelah kudeta militer di negara itu terjadi pada bulan Februari 2021 dan juga melarang ekspor barang-barang untuk keperluan militer. 

Dalam hal itu, kelompok sipil Korea Selatan pun mengkritik kebijakan pemerintah yang menentang upaya pemulihan demokrasi di Myanmar, dan terlebih lagi keprihatinan dari PBB telah disampaikan untuk pemerintah. 

Pemerintah Korea Selatan telah mengirimkan surat balasan pada 26 Juni lalu, dengan menjelaskan bahwa Dubes Myanmar hanya diundang sebagai salah satu negara anggota ASEAN, dan ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah Korea terhadap pemerintah Myanmar yang dikuasai oleh pihak militer.