Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa gerakan kemerdekaan Korea adalah gerakan yang meletakkan dasar bagi sebuah negara demokratis yang bebas di mana kebebasan, hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan hukum dihormati.

Dalam pidatonya pada acara kenegaraan memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 pada hari Selasa (15/08), Yoon mengatakan bahwa perjalanan menuju kebebasan yang dimulai sejak lama tidak boleh berhenti dan harus terus bergerak maju.

Dengan menyatakan bahwa gerakan kemerdekaan bersifat universal dan benar di mata umat manusia, Yoon mengatakan bahwa sejak mengembalikan kedaulatan, semangatnya terus berlanjut sambil mempertahankan diri dari kekuatan komunis, pembangunan ekonomi, industrialisasi dan demokratisasi.

Presiden memaparkan bahwa semangat tersebut telah menjadi visi negara untuk menjadi pemimpin global yang memenuhi tanggung jawab dan memberikan kontribusi untuk kebebasan, perdamaian dan kemakmuran.

Membandingkan kasus Korsel dengan Korea Utara yang dilanda kemiskinan di bawah totalitarianisme, Yoon mengatakan bahwa kekuatan anti-negara tunduk secara membabi buta pada totalitarianisme komunis dan melakukan penggiringan opini yang menyamar sebagai demokrasi, hak asasi, dan aktivis progresif.

Presiden kemudian menyoroti pentingnya kerja sama keamanan dengan AS dan Jepang dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Dia mengatakan bahwa pertemuan Camp David minggu ini dengan para pemimpin dari kedua negara akan menjadi tonggak sejarah bagi koordinasi tiga arah untuk perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik.

Yoon menyebut Jepang sebagai mitra yang memiliki nilai-nilai universal dan kepentingan bersama, dan mengatakan bahwa kedua negara bertetangga itu diharapkan dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran global melalui pertukaran dan kerja sama yang berorientasi pada masa depan.

Mengacu pada "inisiatif berani" pemerintah terhadap Korea Utara yang telah diumumkannya dalam pidato Hari Pembebasan tahun lalu, Yoon berjanji untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk membawa rezim tersebut kembali ke jalur dialog dan kerja sama.