Duta Besar Koera Selatan untuk PBB, Hwang Joon-kook menyatakan bahwa dia akan membuat manajemen masalah HAM Korea Utara sebagai agenda resmi Dewan Keamanan PBB, agar dunia internasional dapat menyadari kondisi di Korea Utara. 

Dubes Hwang menyatakan hal itu pada hari Senin (14/08) waktu setempat, bahwa dengan menjadikan masalah HAM Korea Utara sebagai agenda di DK PBB merupakan satu-satunya cara untuk menekan Korea Utara agar mengubah langkah dan tindakan mereka di dalam situasi dimana Korea Utara tidak membalas dialog dan negosiasi dengan dunia internasional. 

Menurut Hwang, kerja paksa dilakukan di penjara tahanan politik Korea Utara, dan 90% pendapatan dari buruh Korea Utara di luar negeri diambil oleh Korea Utara. 

Dia menjelaskan bahwa kerja paksa dan dana tersebut digunakan untuk mengembangkan misil dan nuklir, sehingga masalah HAM Korea Utara berhubungan dengan masalah keamanan. 

Walaupun masalah HAM Korea Utara dibahas secara resmi di DK PBB, langkah paksaan atau pernyataan bersama sulit diambil karena Cina dan Rusia akan melaksanakan hak veto, dan juga ada konflik antara negara-negara Barat dengan Cina dan Rusia. 

DK PBB telah pernah membuka rapat terkait HAM Korea Utara mulai tahun 2014-2017, namun rapat tersebut tidak digelar hingga saat ini. 

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield meminta pembukaan rapat terkait HAM Koera Utara kepada DK PBB bersama Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Hwang Joon-kook dan Duta Besar Jepang untuk PBB Ishikane Kimihiro.

Apabila rapat HAM Korea Utara berhasil digelar di DK PBB pada tanggal 17 Agustus ini, maka rapat tersebut digelar setelah 6 tahun.

Namun, ada kemungkinan penolakan dari Cina dan Rusia mengenai pembukaan rapat HAM Korea Utara itu, sehingga pembukaan rapat tersebut akan ditentukan melalui proses pemungutan suara.