Badan audit negara sedang bersiap untuk memeriksa insiden yang terjadi dalam gelaran Jambore Pramuka Dunia ke-25 di Saemangeum, Provinsi Jeolla Utara.

Dewan Audit dan Inspeksi (BAI) mengumumkan pada hari Rabu (16/08) bahwa penilaian di tempat diharapkan akan dimulai setelah penyelesaian prosedur internal.

Sementara unit BAI yang menangani Kementerian Kesetaraan Gender akan memimpin persiapan, audit diharapkan mencakup semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pemilihan tempat pada tahun 2017, persiapan Jambore selama enam tahun terakhir dan manajemen acara hingga penutupan pada hari Sabtu (12/08) lalu.

Audit ini juga akan menganalisis mengenai keputusan pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana sebesar 74% dari 100 miliar won lebih, atau hampir 75 juta dolar AS, dalam dana negara untuk operasional dan proyek-proyek panitia, sementara sisanya diperuntukkan bagi fasilitas, termasuk toilet dan kamar mandi.

Pemerintah provinsi juga dicurigai mengambil keuntungan dari Jambore sebagai sarana untuk mendapatkan dana untuk proyek-proyek modal sosial berskala besar dan anggaran terkait.

Kementerian Kesetaraan Gender dan Kementerian Dalam Negeri akan diperiksa karena kurangnya manajemen dan pengawasan mereka terhadap pertemuan empat tahunan yang mendatangkan lebih dari 40 ribu peserta pramuka dari lebih 150 negara ke Korea Selatan.