Dewan Keamanan (DK) PBB mengadakan sesi pertemuan untuk membahas mengenai situasi hak asasi manusia di Korea Utara pada hari Kamis (17/08), namun tanggapan formal seperti pernyataan atau resolusi gagal diwujudkan. 

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan dalam pertemuan tersebut bahwa Dewan Keamanan tetap diam terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara paling represif dan totaliter di dunia tersebut. 

Saat memimpin pertemuan itu, Dubes AS mengungkapkan bahwa tidak ada perbaikan sejak laporan PBB menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis oleh rezim Korea Utara sepuluh tahun yang lalu. 

Selanjutnya Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Hwang Joon-kook, mengatakan bahwa jika masalah hak asasi manusia Korea Utara tidak diatasi, maka masalah nuklirnya juga tidak dapat diselesaikan, dan mencatat bahwa rezim tersebut menggunakan sumber daya untuk pengembangan nuklir dan bukan untuk kesejahteraan rakyatnya. 

Namun, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengkritik upaya untuk mengatasi masalah ini oleh AS dan sekutunya sebagai "kemunafikan", dan mengatakan bahwa AS, Korea Selatan, dan Jepang memperkuat kekuatan militer mereka di kawasan Asia Timur. 

Utusan Korea Utara tidak menghadiri pertemuan terbuka tentang pelanggaran hak asasi manusia di negara itu, yang diadakan untuk pertama kalinya dalam enam tahun sejak 2017 lalu.