Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini tentang catatan hak asasi manusia di Korea Utara menjadi momen penting untuk menciptakan dorongan baru untuk diskusi mengenai HAM di Korea Utara. 

Kementerian Luar Negeri di Seoul mengatakan pada hari Senin (21/08), bahwa Korea Selatan menyambut baik diadakannya pertemuan resmi dewan yang beranggotakan 15 negara tentang pelanggaran HAM di Korea Utara pada tanggal 17 Agustus waktu setempat. 

Menurutnya, Korea Selatan berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut sebagai posisi pihak yang berkepentingan, dengan menekankan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Korea Utara sangat berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Sehingga Dewan Keamanan PBB diminta untuk harus mengambil pendekatan secara keseluruhan dan membahasnya dengan rinci. 

Selanjutnya Korea Selatan yang telah meraih kursi sebagai anggota tidak tetap DK PBB dalam periode 2024 hingga 2025, mengungkapkan akan berupaya agar diskusi tentang pelanggaran HAM Korea Utara dapat terus dilanjutkan di dewan tersebut.