Dewan Keamanan PBB membuka rapat secara resmi sehubungan dengan peluncuran satelit militer Korea Utara pada pukul 15.00 hari Jumat (25/08) waktu setempat, dengan agenda pembahasan 'Non-proliferasi Korea Utara'. 

Rapat tersebut digelar untuk membahas langkah tingkat DK PBB sehubungan dengan kegagalan peluncuran satelit militer Korea Utara pada hari Kamis (24/08). 

Meskipun peluncuran tersebut gagal dilaksanakan, namun hal itu telah melanggar resolusi DK PBB karena menggunakan teknologi rudal balistik jarak panjang. 

Sebelumnya, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan di dalam pernyataan atas nama Sekjen PBB Antonio Guterres, bahwa peluncuran apa pun dengan menggunakan teknologi rudal balistik adalah tindakan melanggar resolusi DK PBB. 

Korea Selatan juga berpartisipasi di rapat tersebut sebagai negara terkait untuk mendesak penyediaan langkah yang tegas dari DK PBB, sambil mengkritik keras peluncuran satelit militer Korea Utara. 

Duta Besar Korea Utara untuk PBB juga diperkirakan berpartisipasi di rapat tersebut untuk mengklaim kelayakan peluncuran satelit militer Korea Utara. 

Sebelumnya, Korea Utara telah pernah berpartisipasi di rapat terkait peluncuran rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat Hwasong-18 sebagai negara terkait.