Pemerintah Korea Selatan telah menjatuhkan sanksi tersendiri terhadap perusahaan dan pejabat Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan pesawat tanpa awak atau drone.

Sanksi itu merupakan sanksi independen Korea Selatan ke-11 terhadap Korea Utara di bawah pemerintahan saat ini sebagai tanggapan dalam upaya yang kedua kali dari Korea Utara untuk meluncurkan satelit pengintai militer bulan lalu.

Sasaran sanksi independen terhadap Korea Utara yang ditetapkan pemerintah Korea Selatan kali ini adalah 5 individu dan 1 lembaga yang terlibat dalam pengembangan teknologi inti terkait drone dan ekspor personel teknologi informasi. Pihak tersebut adalah perusahaan pengembang program Ryukyong dan kepala kantornya Ryu Kyong-chol, dan beberapa pihak lainnya.

Dengan demikian, maka jumlah sanksi independen terhadap Korea Utara yang telah ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan sejak Oktober tahun lalu menjadi 54 individu dan 51 lembaga.

Untuk melakukan transaksi keuangan dengan individu atau lembaga yang telah dikenakan sanksi, maka diperlukan izin sebelumnya, dan transaksi tanpa izin dapat dihukum sesuai dengan undang-undang terkait.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menilai bahwa dengan adanya sanksi tersebut Korea Selatan dapat memimpin upaya masyarakat internasional untuk mencegah kegiatan penyaluran dana untuk pengembangan satelit, drone, nuklir dan rudal Korea Utara.

Pada waktu yang bersamaan, Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) pun memasukkan nama-nama warga Korea Utara yang berkegiatan di Rusia ke dalam daftar sanksi terhadap Korea Utara. 

Setelah Korea Utara meluncurkan proyektil yang memuat satelit pengintai militer pada 24 Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, AS, dan Jepang menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan sanksi tersendiri terhadap Korea Utara.

Di tengah Dewan Keamanan PBB yang dinilai tidak berperan aktif terkait provokasi berturut-turut dari Korea Utara, sanksi tersendiri itu ditafsirkan bahwa negara-negara dengan pemahaman yang sama, memperkuat efek sanksi secara serentak dan meningkatkan kesadaran masyarakat internasional.