Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa kesepakatan militer 19 September antara dua Korea berada di tangan Korea Utara sepenuhnya untuk menepati kesepakatan tersebut atau tidak.

Wakil Juru Bicara Kementerian Unifikasi Kim In-ae menyatakan hal tersebut pada hari Jumat (15/09) setelah mengevaluasi pernyataan calon Menteri Pertahanan Shin Won-sik mengenai kesepakatan militer 19 September antara dua Korea yang tidak rasional dan perlu untuk dicabut.

Ditambahkan pula, kesepakatan antara dua negara harus dihargai secara bersama-sama, sehingga kesepakatan yang hanya ditepati oleh Korea Selatan dinilai hanya dilakukan sepihak.

Wakil Jubir Kim menjelaskan bahwa pemerintah Korea Selatan terus mempertimbangkan langkah yang tepat dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan. 

Sebelumnya, calon Menteri Pertahanan Shin Won-sik mengatakan bahwa dia berpendapat kesepakatan militer 19 September sebaiknya dicabut karena kelemahan dari segi militer, namun hal itu tidak dapat ditangani Kementerian Pertahanan secara sendiri. 

Menurutnya, apabila dia menjadi Menteri Pertahanan, dia akan melengkapi kekurangan terkait kesepakatan militer 19 September.