Persetujuan legislatif untuk penahanan terhadap ketua partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea (DP) Lee Jae-myung atas dugaan korupsi telah dilaporkan dalam sidang pleno Majelis Nasional Korea Selatan yang digelar pada hari Rabu (20/09). Bersamaan dengan hal tersebut, turut disampaikan rekomendasi yang diajukan oleh Partai Demokrat untuk memecat Perdana Menteri Han Duck-soo dari jabatannya. 

Seiring dengan Undang-Undang Parlemen, permintaan persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pemungutan suara parlemen dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam setelah diajukan. Maka pemungutan suara terkait diperkirakan akan berlangsung dalam sesi pleno pada hari Kamis (21/09) besok.

Parlemen juga mengadakan pemungutan suara dalam hal rekomendasi untuk memecat PM Han dalam sesi tersebut. 

Partai Kekuatan Rakyat Korea (PPP) yang berkuasa kembali mendesak parlemen untuk meloloskan mosi persetujuan penahanan terhadap Ketua Lee, mengingat adanya sentimen negatif dari masyarakat atas tuduhan bagi ketua Lee. 

Sementara itu, partai oposisi tetap menyerukan perombakan penuh kabinet pemerintahan dan telah mengajukan rekomendasi pemberhentian terhadap PM Han, atas tuduhan gagalnya merekomendasikan calon kabinet atau mengoordinasikan urusan negara dengan tepat.