Kantor kepresidenan mengklaim bahwa terdapat tanda-tanda perdagangan militer antara Korea Utara dan Rusia, yang terdeteksi pada bulan-bulan menjelang pertemuan puncak kedua pemimpin negara, meskipun ada bantahan dari Moskow. 

Berbicara kepada wartawan di sela-sela Sidang Umum PBB pada hari Selasa (19/09), seorang pejabat tinggi kepresidenan mengatakan bahwa Seoul tidak dapat menerima klaim Moskow yang memaparkan bahwa tidak ada tindakan yang melanggar hukum dari pihaknya berdasarkan hal yang telah ditemukan, dan menambahkan bahwa Presiden A.S. Joe Biden juga menolak untuk menerima hal itu.

Saat ditanya tentang tanggapan kolektif dari PBB, pejabat tersebut mengatakan bahwa Seoul sedang berkonsultasi dengan negara-negara sekutu dan mitranya untuk mempertimbangkan secara menyeluruh terkait langkah-langkah efektif yang mungkin diambil, seperti sanksi tambahan.

Menurut kantor berita pemerintah Rusia, TASS, Duta Besar Rusia untuk Korea Selatan Andrey Kulik mengatakan bahwa tuduhan adanya kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskow adalah asumsi yang tidak berdasar.

Klaim tersebut disampaikan ketika duta besar tersebut dipanggil oleh Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chang Ho-jin, yang mendesak Moskow untuk segera menghentikan kerja sama militer dan mematuhi sanksi Dewan Keamanan PBB.

Kedutaan Besar Rusia di Seoul menyatakan bahwa Moskow sepenuhnya mematuhi tanggung jawab internasionalnya, termasuk yang berkaitan dengan pengembangan hubungan yang saling menguntungkan dengan Pyongyang.