Majelis Nasional Korea Selatan akan menggelar pemungutan suara atas mosi yang meminta persetujuan parlemen untuk penahanan praperadilan terhadap ketua oposisi utama Partai Demokrat (DP) Lee Jae-myung dan pemecatan Perdana Menteri Han Duck-soo dalam sidang pleno pada hari Kamis (21/09).

Mosi untuk penahanan praperadilan Lee telah dilaporkan ke parlemen pada hari Rabu (20/09) setelah Presiden Yoon Suk Yeol menyetujui permintaan dari kejaksaan yang meminta surat perintah penahanan.

Persetujuan parlemen untuk penahanan praperadilan anggota parlemen diberikan, jika lebih dari separuh anggota parlemen menghadiri sidang dan mayoritas dari mereka yang hadir memberikan suara setuju.

Dengan anggota majelis yang didominasi oleh partai oposisi, maka diperkirakan mosi tersebut akan ditolak. Sejalan dengan Lee, yang dirawat di rumah sakit sejak awal pekan ini karena aksi mogok makan pada tanggal 31 Agustus lalu, dan menggunakan Facebook pada hari Rabu untuk menyerukan penolakan.

Namun, hasilnya belum dapat dipastikan, karena terdapat spekulasi bahwa faksi anti-Lee di dalam DP mungkin tidak akan mendukungnya.

Seperti halnya permintaan persetujuan tersebut, mosi untuk pemecatan Perdana Menteri juga membutuhkan suara setuju dari mayoritas anggota majelis, setidaknya setengah dari semua anggota parlemen untuk meloloskannya.

DP mengajukan mosi tersebut ke parlemen pada hari Senin (18/09), dengan mengatakan bahwa Han harus bertanggung jawab atas tragedi kerusuhan di Itaewon, kegagalan Jambore Pramuka Dunia, pembuangan air terkontaminasi dari PLTN Fukushima dan kontroversi seputar kematian seorang marinir saat mencari korban saat hujan di bulan Juli.