Korea Utara dilaporkan telah menyetujui amandemen konstitusi yang mencantumkan kebijakannya tentang kekuatan nuklir. 

Menurut Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Kamis, Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara mengadakan pertemuan pada hari Selasa dan Rabu di Balai Pertemuan Mansudae di Pyongyang yang dihadiri oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

KCNA mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut amandemen konstitusi telah disetujui dengan suara bulat untuk memastikan hak-hak eksistensi dan pertumbuhan negara serta untuk mencegah perang sekaligus melindungi perdamaian regional dan global.

Amandemen ini dilakukan setahun setelah Korea Utara memberlakukan undang-undang nuklir baru yang mengizinkan penggunaan senjata nuklir dalam rangka pencegahan.

Dalam pidatonya, Kim Jong-un mengatakan bahwa ketentuan baru dalam hukum tertinggi negara adalah langkah yang paling tepat di saat ini. Tindakan ini juga dinilai tepat oleh Kim karena dianggap memenuhi tuntutan mendesak dan tuntutan masa depan demi pembangunan negara sosialis.

Kim mengatakan juga bahwa AS memaksimalkan ancaman perang nuklirnya terhadap Korea Utara dengan mengoperasikan Kelompok Konsultatif Nuklir dan melanjutkan latihan militer gabungan perang nuklir berskala besar dengan Korea Selatan, serta mengerahkan aset nuklir strategis di sekitar Semenanjung Korea secara permanen. 

Kim menekankan pihaknya akan memperkuat solidaritas dengan negara-negara yang menentang hegemoni AS.