Terdapat ketegangan yang meningkat di tengah berlanjutnya sidang audit dan inspeksi pemerintah oleh delapan unit komite parlemen pada hari kedua yang berlangsung pada hari Rabu (11/10). 

Dalam sidang Komite Yudikatif dan Legislatif, sejumlah anggota parlemen dari partai oposisi utama Partai Demokrat (DP) menuntut agar Menteri Kehakiman Han Dong-hoon harus bertanggung jawab atas kontroversi mengenai verifikasi personel pejabat, yang berada di bawah lingkup kementeriannya.

Parlemen DP juga mengklaim bahwa menteri Han gagal memberikan informasi yang relevan untuk verifikasi Kim Haeng, calon Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga, dimana sidang konfirmasi kelayakan dan kepatutannya baru-baru ini berakhir dengan kegagalan.

Dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri, parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengindikasikan bahwa Korea Utara biasanya melanggar perjanjian militer antar-Korea '19 September' tahun 2018 dan mengangkat adanya ketidakefektifan perjanjian tersebut. 

Di sisi lain, partai oposisi juga mengkritik keras pemerintah atas pemotongan besar-besaran anggaran penelitian dan pengembangan sebesar lebih dari 5 triliun won, yang mengakibatkan perselisihan lebih lanjut antara partai mengenai berbagai isu penting lainnya.

Dalam sidang Komite Lingkungan dan Ketenagakerjaan, partai berkuasa mengimbau perlu untuk membuat langkah-langkah khusus dalam menjaga keselamatan warga negara menghadapi perubahan iklim, termasuk hujan lebat ekstrem, yang memang sudah menjadi semacam rutinitas. 

Menanggapi hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan akan mengumumkan langkah pengendalian bencana alam terkait, termasuk banjir dalam tahun ini.