Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa, kesepakatan militer 19 September antar-Korea dapat ditangguhkan, meskipun tidak ada provokasi teritorial tambahan dari Korea Utara.

Perwakilan Kementerian Unifikasi mengatakan kepada media pada hari Kamis (12/10), bahwa pihaknya akan membahas penangguhan kesepakatan militer 19 September jika dinilai perlu, setelah mengevaluasi situasi keamanan secara komprehensif.

Ungkapan itu memastikan pendapat Menteri Unifikasi Kim Yung-ho yang disampaikan dalam sidang audit dan inspeksi pemerintah di Komite Diplomasi dan Unifikasi pada hari Rabu (11/10), bahwa sejumlah kondisi keamanan dipertimbangkan secara komprehensif untuk penangguhan kesepakatan militer antar-Korea.

Hal itu berbeda dengan perkataan Presiden Yoon Suk Yeol pada saat invasi teritorial pesawat tak berawak Korea Utara awal tahun ini, bahwa penangguhan kesepakatan militer 19 September dipertimbangkan jika Korea Utara melakukan provokasi dengan menginvasi wilayah Korea Selatan.

Untuk itu, maka pernyataan Kementerian Unifikasi dapat ditafsirkan bahwa, meskipun tidak ada provokasi teritorial, namun penangguhan kesepakatan militer 19 September dapat dipertimbangkan jika mengingat Korea Utara yang fokus pada peningkatan kemampuan nuklir dan rudalnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Shin Won-sik juga mengatakan kepada sejumlah media pada hari Selasa (10/10) bahwa pihaknya akan berusaha untuk menangguhkan kesepakatan militer 19 September secepat mungkin, karena kesepakatan itu telah membatasi pemantauan terhadap tanda-tanda provokasi Korea Utara.