Pada akhir tahun ini, pemerintah Korea Selatan akan menetapkan dan merilis cetak biru yang berisi arah pengembangan hubungan antarKorea untuk lima tahun ke depan, berdasarkan kebijakan pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol terhadap Korea Utara. 

Menurut Kementerian Unifikasi, sebuah pertemuan diadakan pada hari Rabu (18/10) untuk membahas rencana dasar tentang pengembangan pendekatan ke Korea Utara dan garis besar untuk pelaksanaannya mulai tahun 2023 hingga 2027 mendatang.

Rencana yang diusulkan itu bertujuan untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea dan menormalisasi hubungan antarKorea, sambil memilih lima tugas utama dan 21 tugas rinci. 

Lima tugas utama yang ditetapkan dalam rencana tersebut, diantaranya mendorong denuklirisasi dan terciptanya perdamaian Semenanjung Korea, menormalisasi hubungan antarKorea berdasarkan prinsip-prinsip, menyelesaikan masalah hak asasi manusia Korea Utara dan masalah kemanusiaan antarKorea, memperkuat analisis intelijen terhadap Korea Utara, serta mempersiapkan unifikasi bersama rakyat Korea Selatan dan komunitas internasional. 

Rencana tersebut tampaknya menandai perubahan besar dari rencana yang dibuat pada masa pemerintahan Moon Jae-in sebelumnya, yang berfokus pada pembentukan perdamaian permanen dan komunitas ekonomi di semenanjung, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan dalam hubungan antarKorea.

Menteri Unifikasi Kim Yung-ho yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan, bahwa Seoul akan menanggapi dengan tegas provokasi Pyongyang sembari mencapai pembangunan yang saling menguntungkan dengan mendorong pertukaran dan kerja sama yang tertib, serta menekankan sikap pemerintah terhadap hubungan yang berbasis prinsip.

Pihak Kementerian Unifikasi dijadwalkan akan melaporkannya kepada parlemen dan mengumumkannya kepada publik setelah rencana itu ditetapkan dalam pertemuan Wakil Menteri dan pertemuan Kabinet.