Ketua Partai Demokrat (DP) Lee Jae-myung, mendesak Presiden Yoon Suk Yeol untuk mereformasi sepenuhnya urusan negara termasuk perombakan Kabinet secara menyeluruh. Hal itu ia serukan saat dirinya kembali ke aktivitas partai setelah aksi mogok makan selama 24 hari dan masa pemulihan.

Dalam pertemuan Dewan Tertinggi pada hari Senin (23/10), Lee mengatakan bahwa mata pencaharian masyarakat, ekonomi, dan keamanan nasional berada di bawah ancaman dari ketidakmampuan dan ketidaktegasan partai yang berkuasa.

Pemimpin partai oposisi tersebut mengatakan bahwa, pengunduran diri massal dari Kabinet akan menjadi cara yang sangat penting untuk mengonfirmasi ketulusan pemerintah dalam melakukan refleksi diri.

Ketua DP juga mengatakan bahwa, kesalahan pemerintah harus dinilai dengan tegas dalam pemilihan umum tahun depan untuk menyelesaikan masalah mata pencaharian masyarakat dan untuk mencegah kemunduran institusional karena penindasan negara.

Lee mendesak partainya untuk bersatu dalam solidaritas dan persatuan untuk memenuhi harapan publik melalui reformasi yang memadai, dan meminta agar tidak ada lagi referensi terhadap pengesahan mosi parlemen untuk penahanan praperadilannya atas kasus korupsi bulan lalu.

Selanjutnya Lee menyambut baik dorongan pemerintah untuk memperluas penerimaan mahasiswa baru di sekolah-sekolah kedokteran dan berjanji untuk bekerja sama dengan kubu yang berkuasa, dengan harapan bahwa reformasi terkait akan dilakukan dengan cepat.

Sementara itu, DP juga mengusulkan pertemuan tiga arah dengan Presiden Yoon Suk Yeol dan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, Kim Gi-hyeon, setelah pemimpin PPP menyarankan pertemuan dengan ketua DP untuk membahas mata pencaharian masyarakat.

Juru Bicara Kepala DP, Kwon Chil-seung, mengatakan pada hari Senin (23/10) bahwa partai oposisi utama mengusulkan partisipasi tiga arah karena mereka percaya bahwa sudah waktunya bagi Presiden untuk secara aktif mengupayakan peningkatan mata pencaharian dan pemulihan politik.

Mengenai waktu pertemuan, ia mengatakan bahwa diskusi tingkat kerja perlu untuk dilakukan.