Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa ​penutupan kantor diplomasi Korea Utara di luar negeri akhir-akhir ini, menunjukkan fase kondisi ekonomi Korea Utara yang mengalami kesulitan hingga terbebani dalam menjalankan hubungan diplomasi dengan negara sahabat. 

Seorang pejabat Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (31/10) bahwa Korea Utara telah menutup kantor diplomasinya di Uganda, Angola, dan Hongkong. Dimana hal itu disebabkan karena upaya untuk mendapatkan mata uang dolar kini sulit dilakukan akibat pengetatan sanksi terhadap Korea Utara. 

Para diplomat Korea Utara menyediakan dana pengelolaan kantor diplomasi di luar negeri melalui tindakan ilegal seperti penyelundupan dengan menggunakan hak tersendiri diplomat. 

Di kantor diplomasi dari Afrika, sumber daya manusia Korea Utara di bidang medis, konstruksi, dan lainnya melakukan usaha penyediaan mata uang dolar yang berlawanan dengan sanksi Dewan Keamanan PBB. 

Namun, akibat pengetatan sanksi terhadap Korea Utara, usaha serupa tersebut mengalami gangguan, sehingga sulit untuk mempertahankan urusan di kantor diplomasi. 

Jumlah kantor diplomasi Korea Utara di luar negeri diketahui mencapai 53 unit termasuk 47 unit Kedutaan Besar, 3 unit Konsulat Jenderal, dan 3 unit kantor perwakilan. Namun 50 unit kantor diplomasi akan dikelola akibat penutupan tiga kantor diplomasi dari Angola, Uganda dan Hongkong.