Pemerintah Korea Selatan pekan depan akan mengumumkan arah reformasi sistem jam kerja yang telah dilengkapi dalam menjawab kontroversi mengenai '69 jam kerja dalam seminggu'.

Kementerian Perekrutan dan Ketenagakerjaan pada hari Kamis (02/11) menyatakan arah reformasi sistem jam kerja ke depan berdasarkan hasil survei tentang sistem jam kerja pada 8 November mendatang.

Bersama dengan hal itu, Kementerian akan mengumumkan hasil survei dan wawancara mendalam berkelompok yang dilakukan terhadap 6.030 orang warga pada Juni hingga September lalu.

Sebelumnya, pada bulan Maret lalu, pemerintah mengumumkan rencana reformasi sistem jam kerja yang fleksibel secara bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan dari sistem 52 jam yang sedang berlaku.  

Tujuannya adalah untuk memungkinkan bekerja keras ketika ada banyak pekerjaan dan beristirahat ketika ada sedikit pekerjaan, tapi ditentang keras dari kalangan pemuda karena dapat bekerja hingga 69 jam seminggu. 

Oleh karena itu, Presiden Yoon meminta peninjauan kembali untuk dilengkapi dan Kementerian Perekrutan dan Ketenagakerjaan mengumpulkan pendapat publik melalui survei.

Survei itu menanyakan keadaan pengoperasian sistem jam kerja, kesadaran tentang sistem jam kerja berlaku, dan arah reformasi sistem jam kerja ke depan.