Partai Demokrat Korea (DP) membahas rencana pemakzulan terhadap Ketua Komisi Komunikasi Korea (KCC) Lee Dong-kwan dan Menteri Kehakiman Han Dong-hoon, dalam rapat umum anggota parlemen pada hari Rabu (08/11).

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) memprotes keras atas rencana DP tersebut, dengan mengatakan bahwa pemakzulan hanya dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran hukum yang jelas. 

Ditambahkan pula, DP terus menyalahgunakan pemakzulan untuk mengambil keuntungan partai yang strategis dan menekan pemerintah. 

Menteri Kehakiman Han Dong-hoon juga mengatakan bahwa DP sering menggunakan pemakzulan dan memberikan ancaman. 

Apabila DP memutuskan untuk melakukan pemakzulan terhadap dua tokoh tersebut, maka rancangan pemakzulan, tiga jenis UU Penyiaran, dan lainnya akan diusulkan dalam sidang pleno pada hari Kamis (09/11) mendatang. 

Atas hal tersebut, Partai Kekuatan Rakyat melakukan filibuster dan juga meminta penggunaan hak veto kepada Presiden.