Kabinet telah menyetujui mosi untuk menangguhkan sebagian perjanjian militer antarKorea tahun 2018, sebagai tanggapan atas peluncuran satelit mata-mata militer Korea Utara yang terbaru.

Persetujuan tersebut dibuat dalam rapat Kabinet luar biasa yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo di Seoul pada hari Rabu (22/11).

Dalam pidato pembukaannya, Han mengatakan bagian dari perjanjian tersebut akan ditangguhkan hingga rasa saling percaya antara kedua Korea pulih, dan menambahkan bahwa kepatuhan terhadap pembatasan kesepakatan terhadap intelijen militer serta kegiatan pengawasan di daerah perbatasan secara signifikan dapat membahayakan kesiapan pertahanan Korea Selatan.

Han menyebut pemerintah telah mencapai kesimpulan bahwa pembatasan tersebut dapat mengakibatkan situasi yang membahayakan kehidupan dan keselamatan masyarakat. 

Perdana Menteri itu juga mengatakan bahwa dengan penghentian sementara itu, maka kegiatan pengintaian dan pengawasan terhadap Korea Utara di sekitar Garis Demarkasi Militer akan segera dilanjutkan, sehingga memperkuat postur kesiapan militer Korea Selatan dan kemampuannya untuk mengidentifikasi target di Korea Utara.

Langkah tersebut dinilai sebagai tindakan yang diperlukan untuk keamanan nasional dan tindakan pertahanan minimum.

Persetujuan itu muncul setelah Dewan Keamanan Nasional memutuskan untuk mengupayakan penangguhan sebagian perjanjian militer dalam pertemuan darurat yang diadakan dari jarak jauh oleh Presiden Yoon Suk Yeol setelah peluncuran tersebut terdeteksi.