Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara sedang menggunakan peralatan dari 30 unit perusahaan Korea Selatan di dalam Kompleks Industri Gaeseong tanpa izin, serta tengah membersihkan reruntuhan kantor penghubung antarKorea yang telah dibom pada bulan Juni tahun 2020 lalu. 

Juru Bicara Kementerian Unifikasi, Koo Byoung-sam menyatakan bahwa Korea Utara terus melanggar hak kekayaan Korea Selatan walaupun telah diberikan beberapa kali peringatan. 

Menurutnya, tindakan Korea Utara yang membongkar kantor penghubung antarKorea dan menggunakan peralatan di dalam Kompleks Industri Gaeseong tanpa izin, adalah bentuk pelanggaran kesepakatan antarKorea.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan tindakan yang melanggar hak kekayaan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah Korea Selatan. 

Kantor penghubung antarKorea dibangun di atas Kompleks Industri Gaeseong sesuai Deklarasi Panmunjeom tahun 2018 lalu, namun kantor tersebut dibom oleh Korea Utara pada tanggal 16 Juni tahun 2020 lalu. 

Pemerintah Korea Selatan telah mengajukan gugatan terhadap Korea Utara pada bulan Juni tahun lalu, untuk memberikan kompensasi senilai 44,7 miliar won akibat pengeboman kantor penghubung antarKorea. 

Sementara itu terkait isu lain, mengenai hasil audit dan inspeksi terhadap insiden pembunuhan seorang PNS Korea Selatan yang dibunuh oleh militer Korea Utara di dekat perbatasan Laut Barat pada September 2020, Jubir Koo mengatakan bahwa tidak ada hal yang disebut sebagai hasil Badan Audit dan Inspeksi Korea Selatan.

Ditambahkan pula, pihaknya akan berupaya keras untuk melindungi serta menjaga keamanan masyarakat Korea Selatan, melalui kerja sama erat dengan kementerian terkait apabila terjadi situasi darurat antarKorea.