Rasio utang biasa pemerintah (D2) pada tahun lalu jika dibandingkan dengan PDB negara telah melampaui 50%. 

Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan menyatakan pada hari Kamis (14/12) bahwa utang pemerintah biasa pada tahun lalu mencapai 1.157 triliun 200 miliar won dengan meningkat 90,9 triliun won. 

Angka tersebut mencapai 53,3% dibandingkan dengan PDB, dan jumlah utang tersebut terus meningkat sejak tahun 2018 lalu. 

Kementerian menjelaskan bahwa utang pemerintah biasa bertambah hampir 100 triliun won karena disebabkan oleh obligasi negara yang meningkat lebih 84 triliun won dibandingkan tahun sebelumnya. 

Utang pemerintah biasa adalah penggabungan antara utang negara (D1) dan utang dari lembaga publik non-komersial. 

Selain itu, utang di sektor publik (D3) yang menggabungkan antara D2 dan utang dari perusahaan publik non-finansial, mencapai 73,5% dibandingkan PDB, yaitu 1.588 triliun 700 miliar won. 

Hal tersebut disebabkan karena utang perusahaan publik non-finansial seperti KEPCO meningkat sebanyak 46,2 triliun won akibat kenaikan harga energi, dan disertai peningkatan obligasi negara pemerintah pusat. 

Selain itu, utang dari KOGAS serta Perusahaan Pertanahan dan Perumahan Korea ​(LH) masing-masing meningkat 17 triliun won dan 6,5 triliun won dibandingkan tahun sebelumnya.