Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan berbagai langkah dukungan untuk melindungi jalur Laut Merah.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan dalam pengarahan media hari Kamis (21/12) mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan beberapa langkah terkait pengiriman Pasukan Cheonghae untuk melindungi jalur Laut Merah sesuai permintaan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Dilanjutkan, bahwa kementerian menyetujui kebebasan navigasi harus dijamin di wilayah terkait, serta mempertimbangkan kepentingan dan status nasional dengan membahas bersama dengan instansi terkait. 

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, dalam konferensi virtual 'Melindungi Jalur Laut Merah' yang dihadiri oleh sekitar 40 negara, termasuk Korea Selatan pada hari Selasa (19/12), mendesak setiap negara agar bergabung dalam armada multinasional yang melindungi pelayaran sipil di jalur laut, karena serangan Houthi yang sembrono adalah masalah internasional yang serius dan memerlukan tanggapan internasional yang tegas.

AS telah membentuk 'Operasi Penjaga Kemakmuran', sebuah inisiatif keamanan multinasional di Laut Merah, dan Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, serta Italia telah berkomitmen untuk berpartisipasi.

Sementara itu, terkait serangan pemberontak Houthi Yaman terhadap kapal sipil di sekitar Laut Merah baru-baru ini, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memantau dampaknya terhadap pengiriman dan logistik, serta memberikan dukungan biaya logistik ekspor jika diperlukan.

Wakil Pertama Menteri Strategi dan Keuangan Kim Byeong-hwan menggelar rapat wakil menteri terkait pelayaran dan logistik di kantor pemerintah di Seoul pada hari Kamis (21/12), untuk meninjau dampak pelayaran dan logistik akibat terganggunya lalu lintas di Laut Merah.

Pemerintah telah menetapkan terbatasnya dampak langsung insiden Laut Merah terhadap logistik ekspor dan impor serta pasokan dan permintaan energi Korea Selatan.

Dikonfirmasi bahwa pelayaran ekspor ke Eropa berjalan normal dan beberapa perusahaan pelayaran nasional beralih ke jalur alternatif melewati Selat Laut Merah.

Pemerintah menjalankan sistem penanggulangan real-time bersama instansi terkait untuk menjaga keselamatan kapal nasional.